Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memastikan operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Banjarsari berjalan sesuai standar melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan para pelaku usaha. Kegiatan tersebut digelar oleh Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) di lokasi RPH Banjarsari, Kecamatan Trucuk, pada Kamis (23/4/2026).

Sosialisasi ini menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, seperti jagal, pemasok, hingga pedagang daging. Tujuannya untuk menyamakan pemahaman terkait pengelolaan pemotongan hewan yang higienis, ramah lingkungan, serta sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa pengoperasian RPH Banjarsari merupakan langkah strategis dalam mengatasi persoalan lingkungan yang sebelumnya muncul di lokasi pemotongan lama. Limbah pemotongan, khususnya darah hewan, sempat mencemari aliran Sungai Bengawan Solo yang menjadi sumber air penting bagi masyarakat.

Ia menyebutkan, RPH Banjarsari kini telah memenuhi standar kebersihan dan memiliki legalitas lengkap. Setelah sempat tidak aktif selama beberapa tahun, fasilitas tersebut kini diharapkan menjadi pusat pemotongan hewan yang terintegrasi guna menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Disnakkan Bojonegoro, Elfia Nuraini, menjelaskan bahwa pengoperasian RPH ini juga menjawab kebutuhan masyarakat akan daging yang memenuhi prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Saat ini, RPH Banjarsari mampu melayani pemotongan hingga 15 ekor sapi dan 30 ekor kambing atau domba per hari.

Fasilitas yang tersedia di RPH tersebut meliputi pasokan air bersih, tenaga dokter hewan, paramedis veteriner, juru sembelih halal, hingga petugas kebersihan. Pemerintah daerah juga telah menetapkan retribusi pemotongan sesuai peraturan daerah, sebagai bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemkab Bojonegoro mendorong seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan RPH resmi ini sebagai lokasi utama pemotongan hewan. Selain menjamin kualitas daging, langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan sistem usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Untuk mendukung kelancaran operasional, pemerintah juga merencanakan penambahan infrastruktur, termasuk pembangunan sumur bor guna mengatasi kebutuhan air di lokasi tersebut.

Melalui pengelolaan yang terstandarisasi, Pemkab berharap RPH Banjarsari tidak hanya meningkatkan kualitas layanan sektor peternakan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Bojonegoro.